DPP FKDT Bentuk Badan Pengkaderan Nasional, Tegaskan Komitmen Kaderisasi Berjenjang

DJALAPAKSINEWS – JAKARTA, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 18–20 Juli 2025 merekomendasikan pembentukan Badan Pengkaderan Nasional (BKN).

Badan ini akan menjadi perangkat organisasi yang secara khusus bertugas melaksanakan kegiatan kaderisasi secara sistematis dan berjenjang, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga nasional.

Wakil Sekretaris DPP FKDT, Akhmad Sururi, menyampaikan bahwa pembentukan BKN merupakan amanat dari Ketua Umum DPP FKDT, KH Lukman Hakim, sebagaimana disampaikan dalam sambutan pengarahan saat pembukaan Rapimnas.

“Sudah saatnya kita melaksanakan kegiatan pengkaderan dalam rangka memperkuat dan mempersiapkan keberlanjutan FKDT ke depan. FKDT didirikan untuk jangka panjang, oleh karena itu regenerasi harus dirancang secara matang agar para pengurus masa depan benar-benar memahami arah dan visi FKDT,” ujar Sururi.

Ia menegaskan, pembentukan BKN didasari oleh diskusi mendalam mengenai pentingnya penguatan SDM dalam tubuh FKDT. Proses kaderisasi ini akan menjadi langkah konkret agar FKDT dapat bergerak secara lebih masif dan efektif di berbagai tingkatan organisasi.

“Organisasi membutuhkan kepengurusan yang berkomitmen dan memiliki orientasi jelas terhadap pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). FKDT sebagai ormas keagamaan berbasis pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan generasi emas Indonesia. Karena itu, penguatan tata kelola organisasi harus menjadi prioritas,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sururi menyampaikan rasa syukurnya atas kepemimpinan KH Lukman Hakim yang dinilai berhasil menguatkan jaringan nasional FKDT. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran tiga pejabat negara — Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Kapolri — dalam kegiatan Rapimnas, yang dinilai sebagai capaian luar biasa bagi FKDT.

“Kalau bukan karena jaringan Pak Ketum, tentu tidak mudah menghadirkan pejabat negara setingkat itu. Hari ini FKDT sudah makin dikenal di kalangan pejabat nasional. Kini saatnya kita menggerakkan organisasi untuk mendorong peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap MDT,” tegas Sururi.

Dalam konteks itu, pengkaderan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan para pengurus dalam menjalankan komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan organisasi.

Rapimnas DPP FKDT kali ini diikuti oleh 34 delegasi dari DPW FKDT provinsi se-Indonesia, dari total 38 provinsi. Para delegasi yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris DPW juga turut mengikuti peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-13 FKDT.

Rapat pleno dipimpin oleh H. Asep Ely Gunawan, didampingi Moh. Iskak, yang memimpin jalannya sidang secara tertib dan dinamis. (Red/Nas)

www.youtube.com/@anas-aswaja