Pemprov Jatim Gelar OPOP Expo 2025, Pengembangan Usaha Berbasis Syariah di Kalangan Ponpes

Surabaya – //DJALAPAKSINEWS// – (16/11/2025), Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2025 sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. OPOP Expo 2025 ini adalah tahun ke tujuh dilaksanakan pada 13-16 November 2025 di Atrium Royal Plasa Surabaya.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Kamis kemarin. Turut hadir perwakilan Forkopimda Jatim, Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, serta para pimpinan BUMN, BUMD, dan pengurus OPOP Jatim.

Dalam sambutannya melalui rekaman video, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergi antara dakwah bilmal dan jihad bilhal dalam memperkuat perekonomian umat berbasis pesantren. Ia menjelaskan bahwa tiga pilar utama OPOP — pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur — harus berjalan beriringan agar terbentuk ekosistem ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

“Jika tiga pilar ini dapat kita kuatkan, maka jihad bilmal akan semakin mengemuka dan pesantren dapat berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Khofifah.

Peningkatan ekosistem ekonomi syariah di lingkungan pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur terus menunjukkan dinamika yang signifikan. Dorongan program One Pesantren One Product (OPOP) dinilai menjadi motor utama dalam pengembangan usaha berbasis syariah di kalangan ponpes.

Sekarang, ribuan lembaga ponpes diperkirakan telah menjalankan usaha mandiri, sejalan dengan tren ekonomi syariah nasional yang terus berkembang.

H Mohammad Ghofirin, Sekretaris Jenderal OPOP Jatim, dalam keterangannya, Jumat kemarin, mengatakan bahwa perkembangan halal chain value melalui lembaga syariah di wilayahnya menunjukkan kemajuan yang konsisten. Sejak inisiatif OPOP berdiri tujuh tahun silam, tercatat setidaknya ada 1.410 lembaga ponpes yang sudah memiliki produk untuk dijual.

“Memang sebagian besar merupakan makanan dan minuman (mamin). Tapi, kami melihat ragam usaha ponpes makin beragam. Bahkan, ada yang sudah menjual produk piranti penjualan,” ujarnya.

Walaupun jumlah usaha ponpes saat ini masih jauh jika dibandingkan dengan total populasi lembaga ponpes di Jatim, yakni sekitar 7.300 badan, kemajuan tersebut dinilai sejalan dengan semangat gubernur Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan unit usaha yang berkelanjutan di ponpes.

Oleh karena itu, fokus utama pihak OPOP Jatim lebih pada kualitas daripada kuantitas. “Sejak awal, kami menargetkan 200 ponpes yang didampingi per tahun. Percuma seribu kalau produk yang dihasilkan asal-asalan dan cepat mati,” tegas Ghofirin.

Ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa pilar utama yang perlu diperhatikan agar produk yang diluncurkan ponpes bisa bertahan dan berkembang. Pilar-pilar tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas produk, strategi pemasaran, dan akses permodalan. “Empat pilar itu pula yang menjadi tantangan terbesar bagi ponpes. Pasalnya, ponpes sendiri berangkat dari lembaga pendidikan untuk kaum muslim,” ujarnya

Meski demikian, ia melihat adanya perubahan signifikan. “Alhamdulillah, sudah ada perubahan. Jadi ponpes bukan lagi sekadar toko, tetapi benar-benar membangun badan bisnis seperti koperasi, CV, atau PT. Sebagian besar memang koperasi karena lebih cocok dengan karakteristik ponpes,’ tambahnya.

H Muhammad Ghofirin juga menegaskan bahwa langkah-langkah pendampingan yang berfokus pada kualitas produk, peningkatan SDM, dan akses permodalan akan terus diperkuat. Dengan demikian, ekosistem ekonomi syariah yang tumbuh di lingkungan ponpes diharapkan tidak hanya menjadi aset lokal, tetapi juga menjadi kontributor signifikan bagi perekonomian daerah secara lebih luas.

Poin penting lain yang diangkat adalah bagaimana ponpes yang selama ini dikenal sebagai lembaga edukatif kini bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung kemandirian finansial lintas komunitas. Transformasi ini diharapkan bisa mendorong ponpes-ponpes lain untuk mengadopsi model usaha yang berkelanjutan, sejalan dengan target pemerintah provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas ekonomi syariah melalui ekosistem ponpes yang lebih kuat dan terstruktur. //Aryo/Jw//