Arifah Fauzi Menteri PPPA: Perlindungan Perempuan dan Anak Prioritas Penanganan Bencana di Sumatra

Jakarta – //DJALAPAKSINEWS// – (21/12/2025), Meningkatnya frekuensi bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan perempuan dan anak tidak menjadi kelompok yang terabaikan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan bahwa penanganan bencana harus berperspektif gender dan ramah anak, dengan koordinasi lintas kementerian sebagai kunci utama.

Hal ini disampaikan Menteri PPPA dalam acara “Media Gathering” Menteri PPPA bersama Fortapena bertemakan “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2025” di Jakarta, pada Sabtu kemarin, saat memaparkan langkah-langkah Kementerian PPPA dalam merespons bencana di wilayah Sumatra.

Sejak turun langsung ke lokasi bencana pada 1 Desember 2025, Kementerian PPPA meninjau berbagai titik pengungsian yang tersebar di masjid, perkantoran, hingga fasilitas umum yang difungsikan sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga terdampak.

Menurut Menter iPPPA, kondisi psikologis penyintas menjadi perhatian serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kehilangan tempat tinggal dan rasa aman. Oleh karena itu, layanan trauma healing langsung diberikan sejak fase awal tanggap darurat.

“Banyak penyintas belum bisa menerima kenyataan bahwa rumah mereka sudah hilang. Pendampingan psikososial menjadi langkah penting agar mereka mampu bangkit secara mental,” ujar Menteri PPPA..

Dalam penanganan darurat, Kementerian PPPA memprioritaskan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, seperti pakaian layak, pakaian dalam, pembalut, popok bayi, hingga susu anak. Upaya penggalangan dana juga dilakukan untuk memperkuat dukungan logistik di lapangan.

Untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses, Kementerian PPPA menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penyediaan sarana transportasi pengangkutan bantuan.

Menteri PPPA menambahkan, saat ini telah tersedia data komprehensif penyintas yang terpilah berdasarkan kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, lansia, anak-anak, hingga perempuan.

Lanjutnya, pendekatan ramah keluarga juga mulai diterapkan di lokasi pengungsian, di antaranya melalui penyediaan tenda berbasis keluarga serta fasilitas toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan.
Tak hanya fokus pada bantuan darurat, penanganan pascabencana juga diarahkan pada pemulihan jangka panjang.

Kementerian PPPA mendorong penguatan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga terdampak banjir, agar dapat kembali mandiri secara ekonomi.

“Pemulihan tidak berhenti pada bantuan materi. Kami ingin perempuan terdampak mampu bangkit dan memiliki penghidupan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Menteri PPPA juga mengingatkan bahwa perempuan memiliki risiko hingga 14 kali lebih besar menjadi korban bencana. Faktor budaya, keterbatasan keterampilan keselamatan, serta naluri untuk lebih mengutamakan keselamatan orang lain kerap meningkatkan kerentanan perempuan dalam situasi darurat.

“Karena itu, penguatan keluarga tangguh bencana menjadi agenda penting kami, dengan melibatkan organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan media massa,” sebutnya.

Ia mencontohkan penanganan bencana di Aceh, di mana Kementerian PPPA berkoordinasi dengan berbagai mitra, seperti Aisyiyah, Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat, serta dinas terkait.

Saat ini, kebutuhan air bersih di wilayah Tamiang mulai terpenuhi dan proses pemulihan terus dipantau agar berjalan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA mengungkapkan rangkaian peringatan Hari Ibu tahun ini yang digelar secara sederhana namun tetap bermakna.

Kegiatan dipusatkan di Muara Angke melalui bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk tes IVA, pelatihan tata rias dan make up artist, serta pelatihan pembuatan kue berbahan dasar ikan. Selain itu, upacara ziarah juga dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Menteri PPPA turut menyinggung pesan persatuan yang disampaikan tokoh perempuan Sukesih dalam kegiatan anjangsana. “Setinggi apa pun cita-cita, tanpa persatuan, perjuangan tidak akan berhasil,” ujarnya mengutip pesan tersebut.

Menjelang peringatan 100 tahun Kongres Perempuan Indonesia pada 2028, Kementerian PPPA bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) tengah mempersiapkan Musyawarah Ibu Bangsa untuk merumuskan arah gerakan perempuan Indonesia hingga 2045.

Di sisi kebijakan, Menteri PPPA menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ruang Digital telah resmi terbit dan kini memasuki tahap penguatan koordinasi lintas lembaga.

Selain itu, isu perubahan iklim juga menjadi fokus kerja Kementerian PPPA, salah satunya melalui pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga berbasis keluarga. //Gufron/Jw//