Isu “Orang Besar” di Balik Kasus Ijazah Jokowi: Antara Opini, Spekulasi, dan Fakta Hukum

Polemik terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan. Tidak hanya mempertanyakan keabsahan dokumen, beberapa pihak bahkan menyebut adanya “nama orang besar” di balik kasus tersebut.

Isu ini mencuat saat Bambang Tri Mulyono, penulis buku kontroversial sekaligus penggugat keabsahan ijazah Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa dugaan pemalsuan ini “tidak mungkin dilakukan sendirian.” Dalam pernyataannya, ia menyiratkan bahwa ada aktor kuat atau tokoh besar yang diduga berada di balik dugaan tersebut.

Namun hingga kini, tidak pernah disebutkan secara terang siapa sosok yang dimaksud sebagai “orang besar” itu. Pernyataan tersebut masih sebatas opini dan spekulasi, tanpa dibarengi bukti konkret yang dapat diuji di pengadilan.

Pengadilan: Tidak Berdasar Hukum

Gugatan hukum yang diajukan Bambang Tri terhadap keabsahan ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

Sebelumnya, pihak UGM juga telah menegaskan bahwa dokumen ijazah Presiden Jokowi adalah sah dan valid. Arsip akademik yang dimiliki universitas membuktikan bahwa Jokowi benar merupakan alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada 1985.

KPU dan Kemdikbud: Sudah Terverifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa dokumen yang diajukan Jokowi sebagai syarat pencalonan presiden telah melalui proses verifikasi administratif sesuai prosedur. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun tidak menemukan kejanggalan dalam proses tersebut.

Beberapa pengamat menilai bahwa isu ini cenderung muncul dalam momen-momen politis, seperti menjelang atau setelah pemilu. Tidak jarang, narasi ini digunakan untuk membentuk opini publik dan mendelegitimasi kepemimpinan yang sah.

Menurut pengamat hukum tata negara, tuduhan seperti ini seharusnya disertai dengan bukti hukum, bukan sekadar opini atau narasi liar. Tanpa fakta dan pembuktian, opini tentang “orang besar” hanya akan menjadi rumor yang menyesatkan publik.

Dalam negara hukum, tuduhan dan kecurigaan harus dibuktikan melalui jalur konstitusional, bukan hanya didengungkan di media sosial atau ruang opini. Sampai hari ini, tidak ada bukti hukum yang sah tentang keterlibatan siapapun—termasuk “orang besar”—dalam dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi.

Masyarakat diharapkan tetap kritis namun objektif, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya. ***